Jakarta (Mandikdasmen): Ujian Nasional (UN) merupakan salah satu metode dari sekian metode evaluasi. Evaluasi juga bagian dari sistem proses pembelajaran. Dan, setiap metode punya plus dan minus. “Kenapa kita mengambil metode UN untuk tahun ini maupun tahun-tahun kemarin? Yang kita nilai dari sekian metode evaluasi yang ada, plus minusnya kita jumlah, yang paling plusnya ya sekarang ini,” ujar Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. H. Muhammad Nuh, DEA. Muhammad Nuh menyampaikan demikian kepada wartawan usai menghadiri jumpa pers di Ruang Sidang Gedung A Lantai 2, Kompleks Depdiknas, Senayan, Jakarta, Selasa siang (5/1).

Itulah mengapa, lanjut Muhammad Nuh, UN 2010 kembali digelar. “Bukan berarti pemerintah tutup mata tidak mau mendengar saran, catatan, dan seterusnya,” ujarnya. Lantaran diakui tak ada metode yang sempurna 100%, termasuk metode evaluasi pembelajaran model UN, maka Muhammad Nuh mengajak pekerja media, masyarakat, dan pendidik untuk memberi masukan guna menutupi kelemahan dari metode yang sekarang dipakai.

Lebih jauh Muhammad Nuh mengatakan, jika saja UN dihentikan sebagaimana keinginan sebagian masyarakat, bukan berarti tidak ada yang memprotesnya. “Surat dukungan untuk UN tetap ada juga banyak,” ucapnya.

Penyelenggaraan UN, katanya, bukan pada pertimbangan ada atau tidak adanya yang protes dalam pertimbangan pengambilan keputusan. “Tetapi lebih pada perhitungan mana metode yang paling banyak positifnya tanpa menutup mata ada kelemahannya,” tambahnya.

Terkait putusan Mahkamah Agung tentang UN, Muhammad Nuh mengaku hingga hari ini Depdiknas belum menerima amar putusannya. Namun, menilik keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi—secara kelembagaan lembaga ini di bawah MA—Muhammad Nuh menilai tak ada satu katapun yang memerintahkan penghentian UN. Semuanya bersifat kondisionalitas. “Ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar untuk menjawab kondisionalitas dari apa yang ditetapkan oleh PN dan PT,” ujarnya. Jawaban kondisionalitas itu seperti kebijakan politik yang berpihak pada guru dan kenaikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD.

«Back